Alit Samuh

Sepasang mata berkali-kali lipat tertuju pada kertas putih yang tertempel di tembok. “Maan SKP sing ne nah?,” ketus seorang mahasiswa Universitas Udayana. Begitulah skenario yang tertangkap di salah satu fakultas Universitas Udayana saat membaca pamflet acara seminar. “ Maan SKP sing ne nah? ”, yang jika di-Indonesiakan, “dapat SKP tidak ini ya?”, sudah tidak asing lagi di telinga I Putu Andika Suryanatha Budi Sentana, mahasiswa fakultas Pertanian. “Kalau nggak ada SKP, nggak banyak mahasiswa yang dateng . Padahal menurutku, SKP bisa dicari pelan-pelan. Malah yang seharusnya dikejar itu adalah SKS,” ujar Andika. Pemberlakuan SKP dimunculkan sebagai perantara suatu sistem yang dapat menumbuhkembangkan minat dan mendorong mahasiswa agar mengikuti kegiatan. Karena pada awalnya, mahasiswa kurang memiliki minat untuk mengasah soft skill melalui kegiatan di luar akademik. Namun, pemahaman dan niat mahasiswa berkata lain. Kacamata mahasiswa pun cenderung memiliki pemikiran yang ins

SKP yang diamini supaya meminimalisir mahasiswa yang sekadar pulang-kuliah-pulang-kuliah, sehingga memiliki soft-skill kuat, sepertinya mengalami pergeseran pemahaman. Betapa tidak, SKP dijadikan sebagai target utama mahasiswa dalam  mengikuti suatu kegiatan. Dengan  kata lain, jika suatu kegiatan yang tidak dibarengi atau berlabelkan SKP, maka mahasiswa sedikit kemungkinan akan mengikuti kegiatan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika kegiatan tersebut berlabelkan SKP, tanpa harus berpikir panjang pun, mahasiswa dengan senang hati untuk datang. Namun, untuk “datang” saja. Dengan paradigma yang sifatnya memaksa seperti itulah, SKP telah menyihir mahasiswa dengan dalih prasyarat mengikuti yudisium, SKP menjadi primadona bagi yang haus nafsu tanpa mempertanggungjawabkan latar belakang kegiatan yang berlabel SKP tersebut. Keaktifan dalam kegiatan atau organisasi sebenarnya dilakukan untuk menambah pengalaman, melatih fisik, serta mematangkan mental mahasiswa, agar nantinya bisa diprakte